Akuntansi Internasional
TUGAS SOFTSKILL
“AKUNTANSI INTERNASIONAL”
Nama : FRISCHA LAMRIA
NPM : 23213587
Kelas : 4 EB 11
Indonesia
Standar Akuntansi
SAK (Standar Akuntansi Keuangan) adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan dan digunakan untuk badan yang memiliki akuntabilitas publik. SAK Indonesia merupakan terapan dari beberapa standar akuntansi yang ada seperti, IAS, IFRS, ETAP, GAAP.
SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Badan Usaha Tanpa Akuntanbilitas Publik) ETAP yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan serta menerbitkan laporan keuangan untuk yujuan umum bagi pengguna eksternal.
SAK- Syariah (Standar Akuntansi Keuangan Syariah) digunakan untuk badan usaha yang memiliki transaksi syariah atau berbasis syariah.
SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
Standar Akuntansi Internasional
IFRS (International Financial Accounting Report Standart) merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standart Board (IASB).
Pengaturan dan Pembinaan Akuntansi
Pengaturan dan pembinaan akuntansi di Indonesia dilakukan oleh IAI yang dibentuk 23 Desember 1957dibawah pengawasan DepKeu. IAI menyusun SAK dan SPAP.
Sebelum kemerdekaan, Indonesia menganut sistem tata buku Belanda.
Tetapi setelah kemerdekaan, Indonesia menganut pola Amerika tahun 2005.
IAI mengadopsi standar IASC dan dituangkan dalam PSAK yang mulai berlaku 1 januari 1995.
Pelaporan keuangan
Laporan keuangan diindonesia meliputi :
Neraca
Lapporan Laba Rugi
Laporan Arus Kas
Laporan Perubahan Ekuitas, dan
Catatan pada Laporan Keuangan
Pengukuran Akuntansi
Didasarkan pada asumsi going concern dengan dasar pengukuran akrual basic
Akuntansi penggabungan usaha dengan metode pooling of interest dan pembelian.
Goodwill dikapitalisasi dan diamortisasi maksimal 15 tahun.
Penilaian persediaan dengan metode fifo dan average. Lifo diperbolehkan tetapi tidak diperbolehkan untuk perhitungan pajak.
Akuntansi kemungkinan kerugian akrual, leases dikapitalisasi dan pajak yang ditangguhkan diakrualkan
Teknik income smooting dilarang.
Konvergensi dengan IFRS.
Baru sedikit SAK yang sesuai dengan IFRS, yaitu tentang penyusutan akuntansi, akuntansi untuk kerugian, leases, pajak yang ditangguhkan dan perataan penghasilan. Aturan yang lain belum sesuai IFRS.
Singapura
Sistem Akuntansi
Di Singapura, standar akuntansi dikenal sebagai Singapore Pelaporan Standar Akuntansi Keuangan (SFR) dan didasarkan pada IFRS. Semua perusahaan dengan periode keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2003 memiliki mematuhi SFRs.
Akrual berbasis akuntansi adalah salah satu pelaku utama dari standar akuntansi Singapura.
Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual menginformasikan pengguna tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan pembayaran dan penerimaan kas tetapi juga kewajiban untuk membayar tunai di masa depan dan sumber daya yang merupakan kas yang akan diterima di masa depan.
Secara keseluruhan standar akuntansi di Singapura mengandung sekitar 39 standar yang berbeda dengan masing-masing dinamakan sebagai standar FRS X misalnya FRS 1. Setiap standar mencakup topik tertentu seperti penyajian laporan keuangan, pengakuan pendapatan, akuntansi untuk persediaan, dan sebagainya.
Secara garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam standar akuntansi :
Pertama berkaitan dengan definisi elemen laporan keuangan atau informasi lain yang berkaitan. standar akuntansi untuk menentukan apakah transaksi tertentu harus dicatat dan dikelompokkan ke dalam aktiva, hutang, modal, pendapatan dan biaya.
Kedua adalah pengukuran dan penilaian. Pedoman ini digunakan untuk menentukan nilai dari suatu elemen laporan keuangan baik pada saat terjadinya transaksi keuangan maupun pada saat penyajian laporan keuangan (pada tanggal neraca).
Ketiga yang dimuat dalam standar adalah pengakuan, yaitu kriteria yang digunakan untuk mengakui elemen laporan keuangan sehingga elemen tersebut dapat disajikan dalam laporan keuangan.
Keempat adalah penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Komponen keempat ini digunakan untuk menentukan jenis informasi dan bagaimana informasi tersebut disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan.
Standar Pelaporan
Singapore Standar Pelaporan Keuangan (FRSs) adalah standar akuntansi yang diatur dalam Singapore Companies Act.
Para FRSs yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi (ASC), yang dibentuk oleh Departemen Keuangan.
Perusahaan asing tercatat di bursa efek Singapura mungkin menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi tertentu yang diakui secara internasional seperti SAK.
The FRSs erat model setelah SAK, dengan modifikasi tertentu untuk tanggal efektif dan ketentuan transisi, persyaratan pengukuran terhadap sifat kembali sebelum suatu tanggal tertentu, dan kriteria pengecualian untuk konsolidasi, akuntansi ekuitas atau konsolidasi proporsional.
Singapura Standar Akuntansi Untuk Badan Kecil
Dewan Standar Akuntansi (ASC) dari Singapura juga mengumumkan penerbitan Singapore Financial Reporting Standard (SFR) untuk Entitas Kecil pada November 2010. Singkatnya SFRs disederhanakan untuk entitas kecil akan ideal untuk perusahaan startup dan perusahaan yang menemukan masalah dengan SFRs penuh dan perusahaan.
Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Akuntansi Internasional :
Standar dan praktik akuntansi di setiap negara, merupakan hasil dari interaksi yang kompleks diantara faktor ekonomi, sejarah, kelembagaan, dan budaya. Di bawah ini, akan dibahas mengenai delapan faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi. Diantaranya; sumber pendanaan, sistem hukum, perpajakan, ikatan politik dan ekonomi, inflasi, tingkat perkembangan ekonomi, tingkat pendidikan, dan budaya. Penjelasannya adalah sebagai berikut :
Sumber pendanaan
Sistem hukum
Perpajakan
Ikatan politik dan ekonomi
Inflasi
Tingkat Perkembangan Ekonomi
Tingkat Pendidikan
Budaya
Malaysia
Sistem Akuntansi
Pada tahun 1957 sekitar 20 orang akuntan membuat Malayan Association of Certified Public Accountants (MACPA).
Dan mendirikan sebuah institusi pada tahun 1967 yaitu Malaysia Institute of Accountant (MIA). MIA memiliki tanggung jawab untuk mengatur praktek dan ketertarikan terhadap profesi akuntan.
Pada tahun 1997 pemerintah merancang sebuah standar akuntan yang diberi nama Malaysia Accounting Standart Board (MASB) untuk mengambil otoritas MIA dalam mengatur standar akuntansi di Negara tersebut.
Beberapa praktik yang terjadi di Malaysia :
Setiap perusahan harus melaporkan laporan keuangannya, jika sudah terdaftar di pasar modal dan harus sesuai dengan pendapatan perusahan.
Di Malaysia hanya seperempat dari total seluruh perusahaan yang melakukan penyajian informasi di dalam laporan keuangan mengenai saham.
Laporan keuangan perusahaan melaporkan adanya analisis praktek penilaian terhadapdiscounted cash flow.
Malaysia membuat laporan keuangan interim/ sementara.
Hanya sedikit sekali perusahaan yang ada di Malaysia yang melakukan pengungkapan dalam Kewajiban Kontingensi.
Hampir tidak ada bank yang ada di Malaysia yang mengungkapkan kebijakan akuntansi pada ketetapan kerugian pinjaman.
Harmonisasi Malaysia Accounting Standards dengan IFRS
Pada tahun 2005, Malaysia mulai mengkonversikan MASB dengan IFRS, yaitu :
FRS 1 dengan IFRS 1 : First-time Adoption of International Financial
FRS 2 dengan IFRS 2 : Share-basedPayment
IFRS 4 :Insurance Contracts
FRS 5 dengan IFRS 5 : Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operation.
FRS 6 dengan IFRS 6 : Exploration forand Evaluation of Mineral Assets
Telah diharmonisasikan pada tanggal 10 Desember 2004 dan telah efektif pada tanggal 1Januari 2006
IFRS 7 : Financial Instrument : Recognition and Measurement
IFRS 8 : Operating Segments
Ketentuan Pelaporan Keuangan
Malaysian Accounting Standart Board (MASB) adalah badan independen yang di ciptakan untuk mengambil otoritas MIA dalam mengatur standar akuntansi di Malaysia, sedangkan Financial Reporting Foundation (FRF) bertugas untuk mengawasi pekerjaan MASB tetapi tidak terlibat dalam proses mengatur standarnya.
Berikut beberapa Fungsi dan kekuasaan MASB yang disediakan di bawah UU adalah untuk:
Masalah standar akuntansi baru yang disetujui standar akuntansi dan untuk meninjau, merevisi atau mengadopsi standar akuntansi yang ada yang disetujui standar akuntansi
Mengeluarkan pernyataan prinsip-prinsip pelaporan keuangan
Membuat perubahan-perubahan terhadap standar akuntansi yang diusulkan dianggap perlu
Thailand
Standar Akuntansi
Tetapi sistem akuntansi di negara ini menghargai transparansi dan kebutuhan informasi investor, mirip dengan negara Anglo-Amerika. Setelah krisis keuangan tahun 1997. Thailand menerapkan reformasi untuk meningkatkan kerjasama pemerintah dan meningkatkan investasi untuk kompetisi. Perekonomian Thailand pulih dengan cepat dan mengalami pertumbuhan yang bagus. Tingkat kemiskinan juga menurun sebagai akibat dari penguatan ekonomi.
Standar akuntansi dikeluarkan oleh ICAAT, yang didirikan pada tahun 1948. tetapi, standar akuntansi Thailand harus disetujui oleh menteri keuangan dan ditempatkan secara hukum sebelum perusahaan menggunakan mereka. Sekarang ICAAT telah mengadopsi 21 dari seluruh standar IAS.
Komisi bursa saham Thailand mensyaratkan bahwa semua perusahaan yang mendaftarkan diri pada SET (bursa saham Thailand) harus diaudit oleh auditor eksternal dan independen. Lebih jauh lagi perusahaan yang ingin mendaftarkan diri dalam bursa harus memenuhi beberapa persyaratan yang dibutuhkan oleh investor. Sebagai tambahan , ini sudah diputuskan bahwa pengawasan perusahaan yang sudah masuk ke dalam bursa saham yang dulunya dilakukan oleh menteri keuangan sekarang di pindahkan ke Thailand SEC yang mana akan menghasilkan peraturan organisasi dan penekanan hukum ke perusahaan yang sudah terdaftar dalam bursa saham.
Vietnam
Standar Akuntansi
Sudah mengadopsi penuh standar akuntansi IFRS. IFRS (International Financial Accounting Standart) adalah suatu upaya untuk memperkuat arsitektur keuangan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan.
Pengadopsian IFRS di Vietnam dipengaruhi oleh
Tingkat Pendidikan
Keberadaan Pasar Modal
Perekonomian yang terbuka untuk diakses oleh investor luar negeri
Nega dengan mekanisme perlindungan investor yang lemah
Pertumbuhan ekonomi
Kualitas regulator
Keberadaan standar akuntansi lokal
Faktor irasional lain
Filipina
Standar Akuntansi
“Standar Akuntansi Council (ASC) secara resmi di luncurkan oleh Direksi Filipina Institut Akuntan Publik (PICPA) pada tanggal 18 November 1981. Fungsi utama dari ASC adalah untuk membangun dan meningkatkan standar akuntansi yang berlaku umum di Filipina. Pada tahun 2006, ASC dilipat kedalam Standar Pelaporan Keuangan Council (FRSC).
Filipina telah mengadopsi semua SAK untuk tahun 2005 tanpa modifikasi. Ini setara Filipna SAK berlaku untuk semua entitas dengan akuntabilitas publik. Itu termasuk orang-orang yang efeknya tercatat dipasar umum atau sedang dalam proses listing. Semua lembanga keuangan termasuk bank, perusahaan asuransi, broker keamanan, dana pension, reksa dana, dan entitas perbankan investasi.
Kerangka Pelaporan Keuangan di Filipina
Standar akutansi Filipina yang diadopsi oleh Filipina Standar Pelaporan Keuagan Council (PFRSC) dan disetujui oleh Securities and Exchange Commission (SEC). The PFRSC telah membentuk Komite Filipina Interprestasi (IPC), yang mengeluarkan pedoman pelaksanaan pada PFRSs.
Entitas Publik Akuntabel
The PFRSC telah mengadopsi sebagian SAK, dalam beberapa kasus dengan modifikasi, dan dalam beberapa kasus perubahan terbaru ke SAK belum diadops. Standar-standar ini dikenal sebagai Philippine Pelaporan Keuangan (PFRSs) dan Standar Akuntansi Filipina (PASS)
Brunei Darussalam
Standar Akuntansi
Brunei Darussalam Accounting Standar Council (BDASC) didirikan pada tanggal 1 Agustus 2011 melalui penegakan Accounting Standar Orde (ASO) 2010. BDASC bertugas untuk mengeluarkan aplikasi standar akuntansi untuk perusahaan dan badan-badan lainnya yang ada di Brunei Darussalam. Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa Yang Mulia Sultan Brunei Darussalam telah menyetujui untuk penegakan Standar Akuntansi Orde 2010.
Tujuan utama dari Accounting Standar Orde adalah untuk mengawasi praktek dan profesi di sector jasa akuntansi oleh akuntan public di Brunei, dan untuk memastikan bahwa akuntan public mematuhi standard dan persyaratan prosedur yang ditentukan dalam kepentingan public. Langkah itu di ambil dalam menegakkan perintah Sultan Brunei yang juga telah menyetujui pembentukan komite, yaitu Komite Pemantau Akuntan Public yang akan bertanggung jawab untuk mengawasi Akuntan Publik dan mengawasi praktik akuntansi.
Diharapkan bahwa Standar Akuntansi Orde 2010 di Brunei Darussalam akan membawa berbagai manfaat pada masyarakat. Termasuk meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan oleh perusahaan komersial untuk memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi , sementara pada saat yang sama memenuhi persyaratan yang terkait.
8 faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di Brunei Darussalam :
Sumber Pendanaan
Sistem Hukum
Perpajakan
Inflasi
Tingkat Perkembangan Ekonomi
Tingkat Pendidikan
Budaya
Sumber:
http://jaqqaaria.blogspot.com/2011/04/tugas4-akuntansi-internasional.html
http://ino-innovate.blogspot.com/2010/05/penerapan-international-financial_16.html
http://citraayuananda.blogspot.com/2014/04/akuntansi-internasional-pendahuluan.html
http://harnityastuti.blogspot.com/2011/04/akuntansi-komparatif.html
http://bdasc.org/
http://antenatv-rakitan.blogspot.com/2013/04/sistem-kesejanteraan-ala-brunei.html/
http://virtual-bruneidarussalam.blogspot.com/2013/03/the-welfare-system-of-brunei-darussalam.html
http://wartaekonomi.co.id/berita8232/ifrs-sebagai-standar-pelaporan-keuangan-internasional.html
http://staff.ui.ac.id/system/files/users/martani/material/pak12keragamanstandarcompatibilitymode.pdf
http://ekonomister.blogspot.co.id/2010/10/perbandingan-akuntansi-keuangan_18.html?m=1
http://www.slideshare.net/ellvinnairvan/akuntansi-internasional-bab-iv-akuntansi-komparatifamerika-dan-asia
“AKUNTANSI INTERNASIONAL”
Nama : FRISCHA LAMRIA
NPM : 23213587
Kelas : 4 EB 11
Indonesia
Standar Akuntansi
SAK (Standar Akuntansi Keuangan) adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan dan digunakan untuk badan yang memiliki akuntabilitas publik. SAK Indonesia merupakan terapan dari beberapa standar akuntansi yang ada seperti, IAS, IFRS, ETAP, GAAP.
SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Badan Usaha Tanpa Akuntanbilitas Publik) ETAP yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan serta menerbitkan laporan keuangan untuk yujuan umum bagi pengguna eksternal.
SAK- Syariah (Standar Akuntansi Keuangan Syariah) digunakan untuk badan usaha yang memiliki transaksi syariah atau berbasis syariah.
SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
Standar Akuntansi Internasional
IFRS (International Financial Accounting Report Standart) merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standart Board (IASB).
Pengaturan dan Pembinaan Akuntansi
Pengaturan dan pembinaan akuntansi di Indonesia dilakukan oleh IAI yang dibentuk 23 Desember 1957dibawah pengawasan DepKeu. IAI menyusun SAK dan SPAP.
Sebelum kemerdekaan, Indonesia menganut sistem tata buku Belanda.
Tetapi setelah kemerdekaan, Indonesia menganut pola Amerika tahun 2005.
IAI mengadopsi standar IASC dan dituangkan dalam PSAK yang mulai berlaku 1 januari 1995.
Pelaporan keuangan
Laporan keuangan diindonesia meliputi :
Neraca
Lapporan Laba Rugi
Laporan Arus Kas
Laporan Perubahan Ekuitas, dan
Catatan pada Laporan Keuangan
Pengukuran Akuntansi
Didasarkan pada asumsi going concern dengan dasar pengukuran akrual basic
Akuntansi penggabungan usaha dengan metode pooling of interest dan pembelian.
Goodwill dikapitalisasi dan diamortisasi maksimal 15 tahun.
Penilaian persediaan dengan metode fifo dan average. Lifo diperbolehkan tetapi tidak diperbolehkan untuk perhitungan pajak.
Akuntansi kemungkinan kerugian akrual, leases dikapitalisasi dan pajak yang ditangguhkan diakrualkan
Teknik income smooting dilarang.
Konvergensi dengan IFRS.
Baru sedikit SAK yang sesuai dengan IFRS, yaitu tentang penyusutan akuntansi, akuntansi untuk kerugian, leases, pajak yang ditangguhkan dan perataan penghasilan. Aturan yang lain belum sesuai IFRS.
Singapura
Sistem Akuntansi
Di Singapura, standar akuntansi dikenal sebagai Singapore Pelaporan Standar Akuntansi Keuangan (SFR) dan didasarkan pada IFRS. Semua perusahaan dengan periode keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2003 memiliki mematuhi SFRs.
Akrual berbasis akuntansi adalah salah satu pelaku utama dari standar akuntansi Singapura.
Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual menginformasikan pengguna tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan pembayaran dan penerimaan kas tetapi juga kewajiban untuk membayar tunai di masa depan dan sumber daya yang merupakan kas yang akan diterima di masa depan.
Secara keseluruhan standar akuntansi di Singapura mengandung sekitar 39 standar yang berbeda dengan masing-masing dinamakan sebagai standar FRS X misalnya FRS 1. Setiap standar mencakup topik tertentu seperti penyajian laporan keuangan, pengakuan pendapatan, akuntansi untuk persediaan, dan sebagainya.
Secara garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam standar akuntansi :
Pertama berkaitan dengan definisi elemen laporan keuangan atau informasi lain yang berkaitan. standar akuntansi untuk menentukan apakah transaksi tertentu harus dicatat dan dikelompokkan ke dalam aktiva, hutang, modal, pendapatan dan biaya.
Kedua adalah pengukuran dan penilaian. Pedoman ini digunakan untuk menentukan nilai dari suatu elemen laporan keuangan baik pada saat terjadinya transaksi keuangan maupun pada saat penyajian laporan keuangan (pada tanggal neraca).
Ketiga yang dimuat dalam standar adalah pengakuan, yaitu kriteria yang digunakan untuk mengakui elemen laporan keuangan sehingga elemen tersebut dapat disajikan dalam laporan keuangan.
Keempat adalah penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Komponen keempat ini digunakan untuk menentukan jenis informasi dan bagaimana informasi tersebut disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan.
Standar Pelaporan
Singapore Standar Pelaporan Keuangan (FRSs) adalah standar akuntansi yang diatur dalam Singapore Companies Act.
Para FRSs yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi (ASC), yang dibentuk oleh Departemen Keuangan.
Perusahaan asing tercatat di bursa efek Singapura mungkin menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi tertentu yang diakui secara internasional seperti SAK.
The FRSs erat model setelah SAK, dengan modifikasi tertentu untuk tanggal efektif dan ketentuan transisi, persyaratan pengukuran terhadap sifat kembali sebelum suatu tanggal tertentu, dan kriteria pengecualian untuk konsolidasi, akuntansi ekuitas atau konsolidasi proporsional.
Singapura Standar Akuntansi Untuk Badan Kecil
Dewan Standar Akuntansi (ASC) dari Singapura juga mengumumkan penerbitan Singapore Financial Reporting Standard (SFR) untuk Entitas Kecil pada November 2010. Singkatnya SFRs disederhanakan untuk entitas kecil akan ideal untuk perusahaan startup dan perusahaan yang menemukan masalah dengan SFRs penuh dan perusahaan.
Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Akuntansi Internasional :
Standar dan praktik akuntansi di setiap negara, merupakan hasil dari interaksi yang kompleks diantara faktor ekonomi, sejarah, kelembagaan, dan budaya. Di bawah ini, akan dibahas mengenai delapan faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi. Diantaranya; sumber pendanaan, sistem hukum, perpajakan, ikatan politik dan ekonomi, inflasi, tingkat perkembangan ekonomi, tingkat pendidikan, dan budaya. Penjelasannya adalah sebagai berikut :
Sumber pendanaan
Sistem hukum
Perpajakan
Ikatan politik dan ekonomi
Inflasi
Tingkat Perkembangan Ekonomi
Tingkat Pendidikan
Budaya
Malaysia
Sistem Akuntansi
Pada tahun 1957 sekitar 20 orang akuntan membuat Malayan Association of Certified Public Accountants (MACPA).
Dan mendirikan sebuah institusi pada tahun 1967 yaitu Malaysia Institute of Accountant (MIA). MIA memiliki tanggung jawab untuk mengatur praktek dan ketertarikan terhadap profesi akuntan.
Pada tahun 1997 pemerintah merancang sebuah standar akuntan yang diberi nama Malaysia Accounting Standart Board (MASB) untuk mengambil otoritas MIA dalam mengatur standar akuntansi di Negara tersebut.
Beberapa praktik yang terjadi di Malaysia :
Setiap perusahan harus melaporkan laporan keuangannya, jika sudah terdaftar di pasar modal dan harus sesuai dengan pendapatan perusahan.
Di Malaysia hanya seperempat dari total seluruh perusahaan yang melakukan penyajian informasi di dalam laporan keuangan mengenai saham.
Laporan keuangan perusahaan melaporkan adanya analisis praktek penilaian terhadapdiscounted cash flow.
Malaysia membuat laporan keuangan interim/ sementara.
Hanya sedikit sekali perusahaan yang ada di Malaysia yang melakukan pengungkapan dalam Kewajiban Kontingensi.
Hampir tidak ada bank yang ada di Malaysia yang mengungkapkan kebijakan akuntansi pada ketetapan kerugian pinjaman.
Harmonisasi Malaysia Accounting Standards dengan IFRS
Pada tahun 2005, Malaysia mulai mengkonversikan MASB dengan IFRS, yaitu :
FRS 1 dengan IFRS 1 : First-time Adoption of International Financial
FRS 2 dengan IFRS 2 : Share-basedPayment
IFRS 4 :Insurance Contracts
FRS 5 dengan IFRS 5 : Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operation.
FRS 6 dengan IFRS 6 : Exploration forand Evaluation of Mineral Assets
Telah diharmonisasikan pada tanggal 10 Desember 2004 dan telah efektif pada tanggal 1Januari 2006
IFRS 7 : Financial Instrument : Recognition and Measurement
IFRS 8 : Operating Segments
Ketentuan Pelaporan Keuangan
Malaysian Accounting Standart Board (MASB) adalah badan independen yang di ciptakan untuk mengambil otoritas MIA dalam mengatur standar akuntansi di Malaysia, sedangkan Financial Reporting Foundation (FRF) bertugas untuk mengawasi pekerjaan MASB tetapi tidak terlibat dalam proses mengatur standarnya.
Berikut beberapa Fungsi dan kekuasaan MASB yang disediakan di bawah UU adalah untuk:
Masalah standar akuntansi baru yang disetujui standar akuntansi dan untuk meninjau, merevisi atau mengadopsi standar akuntansi yang ada yang disetujui standar akuntansi
Mengeluarkan pernyataan prinsip-prinsip pelaporan keuangan
Membuat perubahan-perubahan terhadap standar akuntansi yang diusulkan dianggap perlu
Thailand
Standar Akuntansi
Tetapi sistem akuntansi di negara ini menghargai transparansi dan kebutuhan informasi investor, mirip dengan negara Anglo-Amerika. Setelah krisis keuangan tahun 1997. Thailand menerapkan reformasi untuk meningkatkan kerjasama pemerintah dan meningkatkan investasi untuk kompetisi. Perekonomian Thailand pulih dengan cepat dan mengalami pertumbuhan yang bagus. Tingkat kemiskinan juga menurun sebagai akibat dari penguatan ekonomi.
Standar akuntansi dikeluarkan oleh ICAAT, yang didirikan pada tahun 1948. tetapi, standar akuntansi Thailand harus disetujui oleh menteri keuangan dan ditempatkan secara hukum sebelum perusahaan menggunakan mereka. Sekarang ICAAT telah mengadopsi 21 dari seluruh standar IAS.
Komisi bursa saham Thailand mensyaratkan bahwa semua perusahaan yang mendaftarkan diri pada SET (bursa saham Thailand) harus diaudit oleh auditor eksternal dan independen. Lebih jauh lagi perusahaan yang ingin mendaftarkan diri dalam bursa harus memenuhi beberapa persyaratan yang dibutuhkan oleh investor. Sebagai tambahan , ini sudah diputuskan bahwa pengawasan perusahaan yang sudah masuk ke dalam bursa saham yang dulunya dilakukan oleh menteri keuangan sekarang di pindahkan ke Thailand SEC yang mana akan menghasilkan peraturan organisasi dan penekanan hukum ke perusahaan yang sudah terdaftar dalam bursa saham.
Vietnam
Standar Akuntansi
Sudah mengadopsi penuh standar akuntansi IFRS. IFRS (International Financial Accounting Standart) adalah suatu upaya untuk memperkuat arsitektur keuangan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan.
Pengadopsian IFRS di Vietnam dipengaruhi oleh
Tingkat Pendidikan
Keberadaan Pasar Modal
Perekonomian yang terbuka untuk diakses oleh investor luar negeri
Nega dengan mekanisme perlindungan investor yang lemah
Pertumbuhan ekonomi
Kualitas regulator
Keberadaan standar akuntansi lokal
Faktor irasional lain
Filipina
Standar Akuntansi
“Standar Akuntansi Council (ASC) secara resmi di luncurkan oleh Direksi Filipina Institut Akuntan Publik (PICPA) pada tanggal 18 November 1981. Fungsi utama dari ASC adalah untuk membangun dan meningkatkan standar akuntansi yang berlaku umum di Filipina. Pada tahun 2006, ASC dilipat kedalam Standar Pelaporan Keuangan Council (FRSC).
Filipina telah mengadopsi semua SAK untuk tahun 2005 tanpa modifikasi. Ini setara Filipna SAK berlaku untuk semua entitas dengan akuntabilitas publik. Itu termasuk orang-orang yang efeknya tercatat dipasar umum atau sedang dalam proses listing. Semua lembanga keuangan termasuk bank, perusahaan asuransi, broker keamanan, dana pension, reksa dana, dan entitas perbankan investasi.
Kerangka Pelaporan Keuangan di Filipina
Standar akutansi Filipina yang diadopsi oleh Filipina Standar Pelaporan Keuagan Council (PFRSC) dan disetujui oleh Securities and Exchange Commission (SEC). The PFRSC telah membentuk Komite Filipina Interprestasi (IPC), yang mengeluarkan pedoman pelaksanaan pada PFRSs.
Entitas Publik Akuntabel
The PFRSC telah mengadopsi sebagian SAK, dalam beberapa kasus dengan modifikasi, dan dalam beberapa kasus perubahan terbaru ke SAK belum diadops. Standar-standar ini dikenal sebagai Philippine Pelaporan Keuangan (PFRSs) dan Standar Akuntansi Filipina (PASS)
Brunei Darussalam
Standar Akuntansi
Brunei Darussalam Accounting Standar Council (BDASC) didirikan pada tanggal 1 Agustus 2011 melalui penegakan Accounting Standar Orde (ASO) 2010. BDASC bertugas untuk mengeluarkan aplikasi standar akuntansi untuk perusahaan dan badan-badan lainnya yang ada di Brunei Darussalam. Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa Yang Mulia Sultan Brunei Darussalam telah menyetujui untuk penegakan Standar Akuntansi Orde 2010.
Tujuan utama dari Accounting Standar Orde adalah untuk mengawasi praktek dan profesi di sector jasa akuntansi oleh akuntan public di Brunei, dan untuk memastikan bahwa akuntan public mematuhi standard dan persyaratan prosedur yang ditentukan dalam kepentingan public. Langkah itu di ambil dalam menegakkan perintah Sultan Brunei yang juga telah menyetujui pembentukan komite, yaitu Komite Pemantau Akuntan Public yang akan bertanggung jawab untuk mengawasi Akuntan Publik dan mengawasi praktik akuntansi.
Diharapkan bahwa Standar Akuntansi Orde 2010 di Brunei Darussalam akan membawa berbagai manfaat pada masyarakat. Termasuk meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan oleh perusahaan komersial untuk memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi , sementara pada saat yang sama memenuhi persyaratan yang terkait.
8 faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di Brunei Darussalam :
Sumber Pendanaan
Sistem Hukum
Perpajakan
Inflasi
Tingkat Perkembangan Ekonomi
Tingkat Pendidikan
Budaya
Sumber:
http://jaqqaaria.blogspot.com/2011/04/tugas4-akuntansi-internasional.html
http://ino-innovate.blogspot.com/2010/05/penerapan-international-financial_16.html
http://citraayuananda.blogspot.com/2014/04/akuntansi-internasional-pendahuluan.html
http://harnityastuti.blogspot.com/2011/04/akuntansi-komparatif.html
http://bdasc.org/
http://antenatv-rakitan.blogspot.com/2013/04/sistem-kesejanteraan-ala-brunei.html/
http://virtual-bruneidarussalam.blogspot.com/2013/03/the-welfare-system-of-brunei-darussalam.html
http://wartaekonomi.co.id/berita8232/ifrs-sebagai-standar-pelaporan-keuangan-internasional.html
http://staff.ui.ac.id/system/files/users/martani/material/pak12keragamanstandarcompatibilitymode.pdf
http://ekonomister.blogspot.co.id/2010/10/perbandingan-akuntansi-keuangan_18.html?m=1
http://www.slideshare.net/ellvinnairvan/akuntansi-internasional-bab-iv-akuntansi-komparatifamerika-dan-asia
Komentar
Posting Komentar